Beranda News Adi Laweung : Penyelesaian Masalah Aceh Harus Terukur

Adi Laweung : Penyelesaian Masalah Aceh Harus Terukur

- Advertisement -

TEMPIAS.ID | BANDA ACEH – Penyelesaian persoalan Aceh pasca konflik membutuhkan politicall will dan good will pemerintah. Presiden sebagai pelaksana negara perlu memikirkn langkah-langkah lebih lanjut yang terukur dalam penyelesaian Aceh pasca konflik.

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweueng menyikapi momentum Aceh Damai ke-15.

Menurutnya, penanganan pasca tsunami oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menjadi contoh kongkrit bagi presiden dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh.

“Dulu, BRR selesai menjalankan mandatnya dalam kurun waktu lima tahun dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian Aceh harus menjadi fokus penyelesaian yang terukur dan kado akhir masa priode kedua Presiden Joko Widodo nantinya bagi masyarakat Aceh,” ujar Adi Laweueng pada Sabtu (15/8) malam.

Adi Laweung menjelaskan, sikap dan komitmen Presiden Jokowi dalam menyelesaikan berbagai kewenangan Aceh harus benar-benar diprioritaskan. Sehingga tidak lagi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah berikutnya.

Beberapa bulan lalu, telah berlangsung pertemuan khusus antara Presiden Jokowi dengan Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar yang didampingi langsung oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakir Manaf di Jakarta.

Pertemuan tersebut bagian dari upaya penyelesaian masalah Aceh yang sampai hari ini masih adanya kendala-kendala tertentu. Dalam pertemuan itu juga telah menemukan jalan tengah dalam penyelesaian persoalan Aceh yang tertunda.

Salah satu point, Presiden Jokowi telah menunjukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menangani langsung persoalan tersebut, seperti persoalan bendera, klausul tentang reintegrasi, tapal batas, kekuasaan dan wewenang serta hal-hal lain yang masih menjadi polemik belakangan ini, tentunya semua isi kandungan dan substansi dari MoU Helsinki itu secara keseluruhan.

“Maka, dalam hal ini saya pikir bahwa, pembentukan lembaga khusus melalui keputusan presiden menjadi salah satu langkah strategis bagi penyelesaian Aceh pasca konflik dengan rencana kerja dan masa kerja tertentu,” kata Adi Laweueng.

“Kendatipun secara waktu telah termaksud sedikit terlambat, namun tentu tetap menjadi tanggungjawab pemerintah yang harus segera dituntaskan dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” ujarnya lagi. []

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here