Beranda News Multiyears Aceh Gagal dan Singkil Yang Kandas

Multiyears Aceh Gagal dan Singkil Yang Kandas

- Advertisement -

Oleh : Muhajir Al-Fairusy

Sejak Singkil menjadi bagian dari Provinsi Aceh, maka seluruh persoalan pembangunan selain sisi kebudayaan bergelantungan ke Aceh sebagai kiblat administrasi, dan Banda Aceh ditetapkan sebagai pusat pemerintahan provinsi paling utara Kepulauan Sumatera ini. Singkel salah satu kabupaten paling jauh letaknya dari ibukota provinsi. Jarak Banda Aceh-Singkil  membutuhkan waktu tempuh hampir 15 jam perjalanan normal. Jika dihitung-hitung, melebihi perjalanan ke kota Medan. Perjalanan yang memakan waktu seharian atau semalaman lebih tersebut, baru dapat dirasakan “mudah” pasca belenggu persoalan pembangunan jembatan di kawasan Barat-Selatan dimerdekakan sejak era Ibrahim Hasan lewat project Projabam tahun 1986-1990. Karena itu, nama gubernur Aceh ini paling dikenang di kawasan ini sebagai “bapak pembebasan rakit.”

Merujuk  dalam  catatan buku Melalato (1995) “Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia,” dahulunya era 90-an menuju Singkil harus melewati jalur laut dan sungai yang membutuhkan waktu hampir berhari-hari, baru kemudian pengunjung dapat tiba ke pusat keramaian seperti Rundeng dan kawasan Pulau Sarok (khususnya pemukiman Pasar dan Ujung). Dapat dibayangkan, betapa berkabutnya wajah Singkel dalam pembangunan kala itu. Wajar, jika beragam stereotipe miring kerap menempel pada kabupaten ini, karena kekaburan jarak pandang sejauh jarak perjalanan ke sana. Apalagi, relasi ekonomi sejak puluhan tahun telah berlangsung lama dengan kawasan Sibolga dan pesisir Andalas lain, yang selanjutnya banyak mempengaruhi struktur budaya masyarakat pesisir Singkel. Baru kemudian, setelah jembatan dan jalan menuju ke Banda Aceh bebas dari transportasi air, berbondong-bondong relasi dengan Aceh dalam konteks kebudayaan dan pembangunan mulai berpengaruh di Singkel.

Pun demikian, jarak ke perbatasan seperti Singkel masih dirasakan jauh, mengingat perjalanan ke pusat ibukota pemerintahan Singkel harus berputar melalui Kota Subulussalam yang bertopografi perbukitan terjal. Semestinya, menuju pusat pemerintahan Singkel dapat dipangkas secara jarak dan waktu jika jalan pesisir Trumon-Buloh Seuma dan Kuala Baru tembus. Dilanjutkan pembangunan jembatan kilangan  yang seharusnya selesai dikerjakan tahun 2019. Seterusnya, penuntasan jalan tembus Kuala Baru hingga Trumon yang ditargetkan selesai 2021, sebagaimana dijanjikan oleh Pemerintah Aceh lewat corong media humasnya (lihat https://humas.acehprov.go.id/plt-gubernur-tinjau-pembangunan-jembatan-kilangan-kuala-baru/).

Berdasar data dari informasi humas Pemerintahan Aceh, anggaran pembangunan jembatan yang diharap membebaskan Singkel dari kutukan belenggu dan buntu tersebut tergolong melimpah. Tahun 2014 sejak dimulai telah menelan anggaran sebesar 8.98 Miliar, dilanjutkan dianggarkan lagi 3.63 Miliar. Lalu, pada tahun 2016, persoalan pembangunan jembatan tersebut sempat putus kontrak. Baru dilanjutkan lagi pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran 9.09 Miliar, dan pada tahun 2018 dikucurkan 11.92 Miliar, serta di tahun 2019 kembali dianggarkan sebesar 48.00 Miliar (lihat info humas pemerintah Aceh). Artinya, jika dihitung kasar, total untuk pembangunan jembatan yang masih terbengkalai dan belum selesai tersebut adalah 81.62 Miliar. Angka kucuran anggaran yang fantastis tersebut tak berjalan simetris dengan ekspektasi penuntasan jembatan Kilangan-Kuala Baru hingga jalan tembus ke Trumon.

Kondisi ini kian diperparah pula oleh lemahnya tuntutan dan desakan dari Pemerintah Singkel sendiri guna mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung. Padahal, infrastruktur utama ini amat dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjadi titik baru pengembangan ekonomi Singkel ke depan. Apalagi, Singkel secara geografis  diuntungkan oleh letaknya, yang menjadi jalur singgah Nias, Simeulu, Aceh Selatan dan Tapanuli Tengah. Setidaknya, Singkel dan Kuala Baru yang memiliki potensi perikanan, dapat memanfaatkan jalur baru tersebut dalam rangka mendongkrak produksi dan pasar perikanan hingga ke Aceh Selatan.

Jembatan & Kemiskinan Struktural Singkil

Pada pertengahan Juli 2020, Saya bersama seorang penduduk lokal berkunjung ke jembatan Kilangan, Singkil. Untuk mencapai jembatan, kami harus menaiki tangga kayu yang tingginya hampir mencapai empat meter, akibat belum ditimbunnya badan jalan yang mendaki yang terhubung ke jembatan. Dua orang pemuda tempatan terlihat duduk menatap sungai Singkel yang luas, sekaligus menjadi pemisah antara peradaban Singkel lama dan pemukiman Singkel baru. Singkel lama kini telah terkubur oleh perjalanan zaman dan bencana alam. Tentu, Singkel baru jangan sampai tertimbun pula oleh keculasan tata kelola pemerintahan yang asimetris. Dari informasi masyarakat, pekerja jembatan baru saja meninggalkan pekerjaan jembatan harapan tersebut, yang dapat menyambung daratan Singkel ke Kuala Baru.

Di tengah tatapan kosong masyarakat Kilangan di atas jembatan yang belum bisa digunakan tersebut, tiba-tiba merebak berita pembatalan proyek multiyears oleh DPRA Aceh sebesar Rp 2.7 Triliun. Di dalamnya termasuk pembagunan jembatan Trumon-batas Aceh Singkil sepanjang 51.42 Km, dan ruas jalan batas Aceh Selatan-Kuala Baru Singkel- dan Gosong Telaga sepanjang 44.93 Km. Maka, harapan masyarakat Singkel untuk segera terbebas dari kutukan belenggu dan kebuntuan jarak harus ikut kandas.

Dalam studi kemiskinan perspektif sosiologi, ada istilah kemiskinan struktural yang berlawanan dengan konsep kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan karena dimiskinkan oleh sistem dan struktur sosial (termasuk tata kelola pemerintahan). Menghambat infrastruktur yang dapat membantu masyarakat bergerak dan berkembang adalah konfigurasi kemiskinan struktural yang dilakukan oleh elit akibat semerautnya kontestasi politik sektoral. Saban tahun, rakyat memilih para perwakilan dan pemimpin yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan mereka. Konyolnya, rakyat terlalu meninggikan mereka melebihi seranting, dan memajukan pemimpin ribuan langkah, di luar ekspekstasi petitih Minang mengontrol pemimpin mereka, di mana seharusnya ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Akibatnya, politisi hanya turun ke tengah dapur rakyat lima tahun sekali. Selanjutnya, berlari ribuan langkah ke depan dan meninggalkan asa rakyat. []

*** Penulis adalah Peneliti Etnografi Singkel dan pengagum kuah beulangong

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here